Modus ASN Palsu Terbongkar di Gresik, Korban Baru Sadar Tertipu Saat Hari Pertama Masuk Kerja
LINIMASAPOS – Kasus penipuan dengan modus pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) terungkap di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah salah satu korban datang bekerja di hari pertamanya. Peristiwa ini langsung menimbulkan kecurigaan pihak instansi karena terdapat kejanggalan dalam dokumen yang dibawa korban.
Korban berinisial SE datang ke kantor pemerintah daerah dengan mengenakan seragam dinas lengkap. Kedatangannya sempat dianggap wajar sebagai pegawai baru. Namun, situasi berubah ketika ia mengaku ditempatkan di bagian yang ternyata sudah tidak ada dalam struktur organisasi.
Kecurigaan semakin kuat saat pihak kantor memeriksa surat keputusan (SK) pengangkatan yang dibawa korban. Meski nama pejabat yang tercantum benar, tanda tangan dalam dokumen tersebut dinilai tidak sesuai, sehingga diduga merupakan dokumen palsu.
Dari temuan itu, terungkap bahwa korban diduga menjadi bagian dari praktik penipuan yang lebih luas. Tidak hanya satu orang, diperkirakan ada sekitar 12 hingga 15 korban lain yang mengalami hal serupa dengan modus yang sama.
Para korban sebelumnya dijanjikan lolos sebagai pegawai negeri dan diarahkan untuk mulai bekerja di lokasi yang berbeda pada hari yang sama. Skema ini diduga sengaja dirancang agar terlihat meyakinkan dan terorganisir.
Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan penelusuran begitu laporan diterima. Langkah ini diambil untuk memastikan keaslian dokumen serta mengidentifikasi pihak yang terlibat.
Sementara itu, pihak kepolisian juga telah turun tangan dan mulai mengumpulkan sejumlah data awal untuk mengungkap pelaku di balik kasus ini. Masyarakat yang merasa menjadi korban dengan modus serupa diminta segera melapor agar proses penyelidikan bisa berjalan lebih cepat.
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pengangkatan ASN yang tidak melalui jalur resmi. Proses rekrutmen aparatur negara memiliki mekanisme yang jelas, sehingga setiap tawaran di luar prosedur patut dicurigai.***